TOP NEWS

Top

Perwali Juknis IMTN Terbaru Mulai Disosialisasikan, Ini Pesan Wali Kota

Perwali Juknis IMTN Terbaru Mulai Disosialisasikan, Ini Pesan Wali Kota

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Tata laksana pengelolaan pertanahan di Kota Samarinda mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir ini.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun saat membuka rapat Sosialisasi Perwali No 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Ruang Rapat Mangkupelas Balaikota, Senin (6/6/2022).

“Yang pertama sebelum kita mengenal IMTN, kemudian kita mengadopsi sebuah rezim namanya rezim IMTN dan pada pelaksanaannya banyak mengalami masalah hingga ke masalah teknis lalu dipandang penting untuk mengharmonisasi Perwali yang lama dengan semua ketentuan peraturan perundang – undangan diatasnya,” ucap Andi Harun.

Beberapa masukan pada saat itu, lanjut Andi Harun bahwa Pemerintah ingin kembali memberlakukan sistem penguasaan tanah melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) seperti sebelumnya. Tetapi kemudian menurutnya dalam sisi peraturan perundang – undangannya IMTN itu merupakan satu ruang yang digariskan oleh peraturan perundang – undangan yang ada.


“Berarti dengan demikian opsinya adalah tidak bisa lagi kembali ke sistem lama, yang juga dalam prakteknya sering kali dan banyak fakta ditemukannya kepemilikan ganda dengan dikeluarkannya dua SPPHT untuk satu obyek yang sama. Disengaja atau tidak, memang dari sisi teknisnya banyak kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama SPPHT itu tidak terbitkan atas dasar keterpenuhan semua syarat yang memungkinkan tidak terjadi tumpang tindih, katakanlah tidak berdasarkan peta bidang. Bisa kita lihat gambar di belakang SPPHT itu ada yang menurunkan juru gambar dan ada juga yang sekadar sketsa secara tidak profesional sehingga terbuka kemungkinan adanya potensi satu objek bisa terbit dua sampai lebih SPPHT dan bisa berujung pada kasus,” ujarnya.

Perwali IMTN yang lama menurutnya masih mengandung beberapa celah. Selama kepemimpinannya Itu terbukti sebanyak 107 IMTN telah diblokir untuk sementara waktu sambil mempelajari perihal tentang IMTN yang dikelola dan dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan pada saat itu. Dengan berlakunya Perwali 14 Tahun 2022 Andi Harun kemudian menyatakan bahwa 107 IMTN yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan batal dan selanjutnya bagi pemilik IMTN tersebut agar memprosesnya sesuai dengan Perwali yang baru.

“Silahkan diproses ulang, jadi kalau ada pemilik IMTN diwilayah bapak Camat dan Lurah, kita sudah mengambil keputusan final 107 dinyatakan batal tetapi boleh diurus ulang dengan syarat pengurusannya harus mengacu pada perwali yang baru. Disini akan bisa diketahui mana IMTN yang tidak memiliki dasar dan tidak akan bisa lolos lagi dengan adanya Perwali ini,” ucap Andi Harun.

“Hal – hal yang masih belum diketahui secara pasti dan Bapak Ibu Camat dan Lurah ingin mendapatkan penajaman dalam materi Perwali ini silahkan ditanyakan dan kita diskusikan agar semua menjadi terang karena Perwali ini sudah berlaku. Jadi besok sudah bisa diberlakukan, Camat dan Lurah sudah bisa melakukan pelayanan terhadap pengurusan IMTN,” tuturnya mengakhiri.

Usai membuka rapat, acara dilanjutkan dengan pembahasan mendalam terkait Perwali No 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara, juga sesi tanya jawab. (FER/DON/KMF-SMD)