TOP NEWS

Top

Pemkot Samarinda dan BPKP Kaltim Teken MoU Pengembangan Manajemen Serta SPIP

Pemkot Samarinda dan BPKP Kaltim Teken MoU Pengembangan Manajemen Serta SPIP

SAMARINDA.KOMINFONEWS - Meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun mendatangi Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Kaltim dalam pengembangan manajemen dan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Pemkot Samarinda. 

Penandatangan berlangsung  Jumat (4/3/2022) pagi di gedung Balai Kota, bersama Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kaltim, Supriyadi.

Mengawali arahannya, Wali Kota Andi Harun menyampaikan terima kasihnya kepada BPKP yang terus bersinergi dalam membantu Pemkot Samarinda untuk memanajemeni penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan keuangan  dan juga sumber daya manusia.

“Sinergi ini sesuai dengan visi kita dalam mewujudkan Pemerintah yang profesional, akuntabel dan ekonomis dalam pengelolaan anggaran,”kata Wali Kota.

Pemkot sambung dia, telah banyak mengeluarkan sistem dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Termasuk dalam hal perencanaan hingga pengawasan dan evaluasinya. Termasuk dengan hadirnya SPIP yang menurutnya dapat mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.


Oleh itu, ia berharap melalui sosialisi SPIP dikalangan kepala OPD ini diharapkan bisa menciptakan kondisi pengawasan dalam mendeteksi sejak dini penyimpangan-penyimpangan yang dianggap dapat merugikan negara.

“SPIP ini tergantung pada komitmen niat baik kita dalam mengimplementasikan kepada para pegawai, tujuannya untuk melahirkan budaya pemerintah yang bersih dan benar. Maka saya minta pimpinan OPD untuk menjadikannya sebagai tanggung jawab dan kewajiban bersama, tidak saja untuk unit kerja tapi individu dalam menguji kepatuhan kita kepada peraturan yang berlaku,” tuturnya mengingatkan.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kaltim, Supriyadi dalam sosialisasinya menyampaikan tujuan SPIP ini sendiri untuk meningkatkan pemahaman kepala OPD dalam menghadapi tugas-tugas mengelola keuangan negara, sehingga akhirnya akan meningkatkan keandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya sendiri mengapresiasi kepada Pemkot Samarinda yang sudah memperoleh predikat WTP hingga ketujuh kali,” ujarnya.

Dia menjelaskan ada empat cakupan yang harus dipahami dalam pengembangan SPIP. Diantaranya sebut dia, pengetahuan tentang pemahaman mengenai laporan keuangan negara atau daerah, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, pengendalian aset dan terakhir ketaatan terhadap perundang-undangan. (CHA/DON/KMF-SMD)