Perjuangkan Penanganan Jalan Negara yang Rusak

192 Views | 24 Juli 2018

Syaharie Jaang Dialog Langsung dengan Presiden RI

BOGOR.KOMINFO
Tidak menyiakan kesempatan emas dalam dialog langsung dengan Presiden RI Joko Widodo, Walikota Samarinda Syaharie Jaang menyampaikan berbagai persoalan di daerah, termasuk penanganan rusaknya jalan negara yang seringkali menjadi keluhan masyarakat, supaya ada kebijakan pemeliharaan jalan tersebut.

Hal ini dikemukakan Syaharie Jaang dalam rapat khusus bersama 98 walikota yang merupakan anggota Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia (Apeksi) di Istana Bogor, Senin (23/7). Rapat bersama presiden ini sendiri dilakukan menjelang Rakernas Apeksi 25-26 Juli di Tarakan, Kalimantan Utara.
“Beberapa hal kami sampaikan langsung kepada Pak Presiden supaya ada kebijakan dan solusinya. Seperti kebijakan pemeliharaan jalan Negara di kota yang rusak. Karena keluhan masyarakat langsung ke walikota. Masyarakat tahunya itu jalan kota, padahal di kota ini ada jalan Negara, jalan propinsi dan jalan kota atau jalan lingkungan,” ungkap Jaang.


Seperti diketahui, lanjutnya, untuk jalan Negara maupun jalan propinsi merupakan wewenang propinsi, dan pemerintah kota tidak bisa segera bertindak melakukan pemeliharaan jika ada yang rusak.
“Warga tahunya walikotanya. Untuk itu, kami menyampaikan ke Pak Presiden supaya ada kebijakan pemeliharaan jalan Negara yang rusak di kota,” tegas Jaang.


Selain persoalan jalan, Jaang mengemukakan persoalan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 100 miliar/tahun sebagaimana yang pernah disampaikan ke Presiden.
“Harapan anggaran DAK supaya bisa ditambah lebih besar lagi. Selain itu juga agar proses memperoleh DAK yang mana proses selama ini sering berbelit di DPR/Kementerian bisa diminimalisir,” imbuh Jaang.


Di kesempatan itu pula, sebutnya dana kelurahan seperti dana desa tidak luput dari persoalan yang disampaikan ke Presiden, terkait besarannya sesuai kebijakan Presiden.
Presiden juga mengingatkan agar memangkas persoalan perizinan. Tak luput juga disampaikan Jokowi terkait kondisi ekonomi dunia yang memberi efek ke perekonomian nasional.
“Pak Jokowi juga memberikan arahan untuk rekrutmen ASN untuk tenaga tehnis/tertentu seperti guru dan tenaga kesehatan. Jangan banyak tenaga administrasi untuk penerimaan,” beber Jaang.
Presiden lanjut Jaang mewanti wanti kepada semua kepala daerah supaya belanja ASN tidak lebih besar dari belanja pembangunan. “Suasana rapat sangat menyenangkan, karena kita (walikota, red) diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan ragam persoalan di daerah atau pun merespon isu isu skala nasional yang berdampak ke bawah. Pak Jokowi juga merespon persoalan dengan lugas dan clear sesuai gaya khasnya,” tutur Jaang.(kmf2)

Halaman Sebelumnya Halaman Selanjutnya
SEPUTAR DISKOMINFO KOTA SAMARINDA
trending DISKOMINFO KOTA SAMARINDA