SAMARINDA. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Dr Aji Syarif Hidayatullah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Euis Eka Aprilyani mengatakan Kecamatan dan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah (PD) yang bergerak di garda terdepan dalam mewujudkan sistem pelayanan Keterbukaan Informasi.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Sosialisasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Kelurahan, di Aula Kecamatan Sungai Kunjang yang dihadiri oleh Sekretaris Lurah beserta Staf Admin Se-Kecamatan Sungai Kunjang. Rabu (22/6/2022) pagi.

Tujuannya sosialisasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi sehingga dapat memberikan pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk menyamakan persepsi tentang data. Data mana yang boleh diberikan kepada publik dan data mana yang bentuknya rahasia.

"Masyarakat mempunyai hak untuk meminta data kepada Kecamatan atau Kelurahan, akan tetapi harus dengan tujuan yang jelas, apabila tidak jelas maka kita sebagai Pemerintah berhak menolak atas permintaan tersebut, " kata Euis.

Selain itu ia juga menambahkan lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD atau kabupaten/kota, baik Iembaga pemerintah maupun non pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dilaksanakan.

"Tujuannya tentu saja agar masyarakat mudah mencari informasi seputar program Wali Kota dan Wakil Wali Kota seperti Pro-Bebaya atau pun pengurusan proses Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan lain-lain," ungkapnya.

Jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka ini akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat dan terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat serta terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik.