SAMARINDA. KOMINFONEWS - Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada politisi perempuan.

Demikian Andi Harun saat menjadi pembicara pada Webinar Pendidikan Politik Perempuan dan Perlindungan Anak garapan Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kaltim melalui ruang Multimedia Universitas Muhammadyah Kaltim (UMKT), Sabtu (3/8/2022).

“Secara paralel melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih meningkatkan kepercayaan atau trust politiknya kepada politisi perempuan,” ucap Andi Harun.

Selain itu lanjut Andi Harun perlu pula dilakukan roadshow kepada pimpinan partai politik agar para politisi perempuan bisa mendapatkan tempat terbaik yang juga akan mendorong kepercayaan masyarakat kepada politisi perempuan.

“Saya kira banyak tokoh-tokoh perempuan yang sukses memimpin. Seperti ibu Neny yang jadi pembicara di webinar ini (Wali Kota Bontang periode 2015-2020). Di Surabaya ada ibu Khofifah (Gubernur Jatim) dan lain-lain yang bisa menjadi contoh,” ucap Andi Harun.

Menurutnya tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang berhasil tersebut bisa menjadi endors terhadap upaya meningkatkan kesadaran politik perempuan.

Kemudian lanjut Andi Harun perlu dipaparkan bahwa perempuan perlu terlibat dalam pengurusan negara dan pengurusan pemerintah.

“Karena langsung atau tidak langsung, akan berhubungan dengan kepentingan perempuan. Anak-anak kita akan tumbuh dan orang yang paling dekat dengan lingkungan anak adalah ibu. Sehingga keterlibatan dan keberpihakan politik perempuan terhadap semua sektor urusan publik itu menjadi sangat penting,” katanya.

Terkait perlindungan anak, Andi Harun menyampaikan UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sangat tepat karena negara hadir didalam urusan perlindungan anak Indonesia.

“Karena masa depan regenerasi ada di anak-anak kita. Masa depan itu sendiri terhadap hak hidupnya untuk mendapatkan hak hidup layak di semua sektor. Hak perlindungan, hak pendidikan, hal ekonomi dan seterusnya, itu menjadi bagian tugas dengan hadirnya negara sekaligus menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat agar sama-sama melakukan upaya perlindungan terhadap anak dan anak penyandang disabilitas,” bebernya.

Begitu pula lanjutnya, upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap semua pelaku kejahatan dan kekerasan anak. 

“Apapun jenis kejahatannya, maka upaya penegakan hukum harus ditegakkan agar memiliki efek jera terhadap pelaku kejahatan dan menjadi instrumen preventif agar menghargai bahkan terlibat langsung dalam upaya perlindungan anak,” terang Wali Kota yang berlatar belakang profesi lawyer.

Andi Harun juga membeberkan Pemkot Samarinda dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membangun Rumah Perlindungan Anak yang lokasinya dirahasiakan.

“Miris sekali waktu berkunjung ke sana. Rata-rata anak disana adalah korban pelecehan seksual,” beber Andi Harun.

Andi Harun mengemukakan pula selama dua tahun kepemimpinannya, sudah dua tahun berturut pula meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya.

Ia mengutarakan pula Pemkot Samarinda pro terhadap penyandang disabilitas.

“Kalau datang ke Balaikota, nanti bisa bertemu dengan pegawai kami yang disabilitas. Di Bagian Protokol (Adpim, red) ada 2 staf kita penyandang disabilitas, begitu pula di kelurahan dan kecamatan. Termasuk juga di rumah jabatan kita berdayakan,” ungkapnya.

Selain Andi Harun, dalam webinar ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Wali Kota Bontang periode 2015-2020 dr Neni Moerneni sebagai pembicara.

Hadir pula dalam kesempatan itu ketua PW Muhammadyah Kaltim Suyatman dan ketua PWA Kaltim Noor Hurriyati.(DON/KMF-SMD)