TOP NEWS

Top

Hadiri Seminar Nasional, Wali Kota : Kita Dukung Pers Menjadi Sebuah Entitas Demokrasi

Hadiri Seminar Nasional, Wali Kota : Kita Dukung Pers Menjadi Sebuah Entitas Demokrasi

SAMARINDA. KOMINFONEWS - Menghadiri Seminar Nasional dengan tema 'Media dan Wartawan Berintegritas Melawan Korupsi' sekaligus Pelantikan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Timur, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun mengatakan, tidak hanya wartawan saja tetapi pembicara atau narasumber juga harus berintegritas. Dirinya mengatakan terbukanya Kotak Pandora (Permasalahan) pada jurnalistik sudah ada sejak era orde lama, orde baru hingga orde reformasi.

Ada 2 hal yang menandai orde reformasi sambung Andi Harun, yang pertama Freedom Of Speech (Kebebasan Hak Berbicara) kemudian Freedom Of Assembly (Kebebasan Berkumpul). Menurutnya kebebasan-kebebasan yang didapat saat ini adalah kebebasan yang diatur oleh sistem hukum Indonesia.

"Hari ini kesan yang saya dapat bahwa dengan adanya kebebasan berekspresi dengan hadirnya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, terkesan bahwa wartawan atau jurnalis itu bebas tanpa batas, tetapi hanya sebagian tentu tidak semua," ucap Andi Harun saat menjadi bintang tamu dan pembicara pada Seminar Nasional di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Rabu (29/6/2022).


Namun mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, negara Indonesia berdasarkan hukum. Tidak ada kebebasan yang mutlak. Artinya mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati dan DPRD semua dibatasi oleh hukum dan tidak memiliki kekuasaan tanpa batas bahkan Presiden sekalipun.

"Saya berpendapat bahwa wartawan pun tidak kebal dari hukum sebagaimana warga negara Indonesia lainnya yang juga tidak kebal dari hukum," tuturnya.

Dia juga bersyukur bahwa pers secara umum bisa berfungsi sebagai penguat demokratisasi. Salah satu perannya adalah bagaimana bersinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan kolaborasi dalam upaya pemberantasan tindak korupsi termasuk tindakan preventif korupsi dari pemberitaan jurnalis, termasuk reportase jurnalis investigasi yang telah membantu aparat.

"Kita dukung sepenuhnya pers menjadi sebuah entitas demokrasi untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara khususnya dibidang pencegahan tindak pidana korupsi. Tapi disisi lain kita juga mendorong agar teman-teman wartawan dalam menciptakan karya-karya jurnalis harus tetap memperhatikan hukum dengan sebaik-baiknya," ucap Andi Harun. (FER/ASYA/KMF-SMR)