TOP NEWS

Top

Buka Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Andi Harun Beberkan Strategi dan Pengalaman

Buka Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Andi Harun Beberkan Strategi dan Pengalaman

SAMARINDA.KOMINFONEWS-Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun berbagi ilmu  politik ketika mendapat kesempatan sebagai keynote speaker dalam acara pendidikan ilmu politik yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Samarinda di aula pertemuan kantor perpustakaan Samarinda, jalan Kesuma Bangsa, Selasa (28/6/2022).

Mengusung tema, mendorong partisipasi peran perempuan dalam pesta demokrasi, sosialisasi pendidikan politik kali ini diikuti sebanyak 150 peserta dari pengurus dan anggota ibu-ibu TP PKK dan Darma Wanita Persatuan kota Samarinda.

“Pemilihan Umum (Pemilu) serentak masih dua tahun lagi tepatnya tahun 2024 nanti, tapi suhu politiknya sudah mulai terasa dari sekarang, maka penting bagi kami untuk menyelenggarakan pendidikan dan pemahaman mengenai peran perempuan dalam dunia politik,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sucipto Wasis dalam laporannya. 

Oleh itu, penting bagi pihaknya untuk mendorong kaum perempuan agar bisa meningkatkan partisipasinya dalam belajar bersama terlibat untuk mensukseskan hajatan akbar pada 2024 mendatang dengan memahami aturan dalam Pilkada dan pemilu dan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat pesta demokrasi nanti.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kabankesbangpol tadi, Ketua TP PKK Kota Samarinda, Rinda Wahyuni juga menambahkan jika sosialisasi tadi sangat penting bagi perempuan agar bisa mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi dan demokrasi.


“Jadi jangan sampai ibu-ibu tidak tau apa-apa tentang politik. Sosialisasi pendidikan politik hari ini jadi momentum penting bagi kita semua untuk memahami melalui  sharing bersama pak Wali Kota yang 22 tahun pernah menjabat sebagai anggota legislatif, jadi jangan malu bertanya, mumpung narasumber disini hadir dengan paket lengkap,” kata Rinda yang juga istri dari Wali Kota Andi Harun ini.

Dalam kesempatan pagi itu, hadir juga sebagai narasumber Ketua KPU kota Samarinda Firman Hidayat, Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin dan aktivis perempuan yang juga wartawan senior Samarinda Tri Wahyuni.

Sementara, Andi Harun dalam paparannya menjelaskan dalam sejarah perjalanan perpolitikan di Indonesia dia mengatakan ada tiga rezim demokrasi yang telah dilalui. Mulai dari rezim kerajaan, lalu Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan berubah menjadi negara kesatuan hingga akhirnya dikenal dengan rezim orde lama diera Presiden Soekarno, lalu masuk rezim orde baru jaman Presiden Soeharto dan ujungnya pada tahun 1998 terjadi pergolakan politik hingga Presiden BJ Habibie akhirnya dipercaya untuk menggantikan Soeharto  atau kenal dengan rezim reformasi dan berlaku hingga sekarang diera Presiden Joko Widodo.

“Itulah peristiwa politik negeri ini sekaligus perjalanan demokrasi di Indonesia. Dimana demokrasi tercipta untuk menghadirkan pemerintahan yang berbasis rakyat melalui pemilu yang demokratis,” kata Wali Kota.

Sekarang bagaimana dengan peran serta perempuan di dunia politik, menurut mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim ini menguraikan jika negara sebenarnya telah memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini sebutnya telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik yang telah mengamanatkan untuk memastikan setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen.

“Walaupun faktanya perempuan masih sedikit terpilih di parlemen khususnya di Samarinda dan Provinsi Kaltim itu sendiri yang jumlahnya belum mencapai  10 persen. Tentu ini menjadi PR bagi kita semua, khususnya KPU dan Bawaslu agar gencar mensosialisasikan dengan melibatkan dan melakukan rekuitmen terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggara pesta demokrasi nanti,” pesan Wali Kota.

Ia bercerita, berdasar pengalamannya yang pernah menjadi anggota legislatif, sebenarnya bukan hal yang mudah menjadi anggota legislatif dan memerlukan perjuangan yang berat. Ia juga berpesan jangan salah mengorientasi sebagai pekerjaan jika terpilih jadi anggota dewan nanti karena diiming-imingi pendapatan yang besar.

“Jika tujuannya untuk keuntungan, maka salah besar menjadi anggota DPRD. Karena hitungan pendapatan anggota dewan berbeda dengan pendapatan kepala dinas. Gaji anggota dewan yang diterima setiap bulan masih ada potongan untuk kepentingan partai politik dan konstituen, sedangkan gaji kepala dinas sudah pasti masuk rekening dan diterima langsung oleh istri tanpa potongan ini dan itu,” ungkapnya disambut tawa peserta.

Ia mengaku saat terjun untuk ikut berpolitik langsung, dirinya dari awal sudah memiliki prinsip. Dimana politik bagi Andi Harun jelasnya, jalan untuk melakukan sesuatu walaupun kecil, tapi semua dilakukan demi kepentingan masyarakat.

“Jadi, terjun ke dunia politik juga harus memiliki orientasi yang bagus agar kita bisa lebih jelas memahami tujuan dan maksud untuk berpolitik dengan segala peraturannya,”pesan Wali Kota menutup. (CHA/DON/KMF-SMR)