SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus bergerak cepat mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari pandemi Covid-19. Kali ini mengumpulkan kalangan Perbankan Kota Samarinda untuk meminta dukungan dalam mengatasi cash flow yang dialami rumah sakit karena tertundanya klaim pembayaran pasien Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.

“Dua hal penting yang akan kita bahas hari ini, pertama bagaimana perbankan bisa membantu mengatasi persoalan cash flow rumah sakit dan kedua dukungan CSR dari Perbankan sesuai kebutuhan saat ini lewat satu pintu agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ucap Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun dalam Rapat Koordinasi CSR Perbankan terkait Penanganan Covid-19 di ruang rapat utama Balaikota, Senin (26/7/2021).

Andi Harun mengatakan tertundanya pembayaran klaim pasien Covid-19 di rumah sakit pemerintah dan swasta oleh Kementerian Kesehatan harus segera dicarikan solusinya.

Ia menyebutkan pembayaran tertunda oleh Kemenkes RI di RSUD A Wahab Syahranie mencapai Rp 90 miliar, RSUD IA Moeis Rp 50 miliar belum lagi Rumah Sakit swasta yang bervariasi nilainya.

“Hal ini juga menjadi kewajiban Perbankan. Kita tidak meminta, tapi bagaimana Perbankan di Kota Samarinda bisa memberikan kredit dengan bunga flat dan rendah juga persyaratan yang tidak menyulitkan sehingga dananya bisa segera dicairkan,” pinta Andi Harun.

Karena di sisi lain lanjutnya penanganan pasien tidak bisa tertunda. “Kami juga sudah menghadap Pak Gubernur untuk meminta dana talangan. Tapi tidak mudah prosesnya sampai harus ke DPRD lagi. Tidak bisa cepat, di sisi lain penanganan pasien tidak bisa ditunda lagi. Makanya kita mengharapkan dukungan perbankan melalui kredit dengan bunga flat dan ringan serta persyaratan mudah,” tegasnya.

Bahkan lanjut Andi Harun dirinya juga mengeluarkan kebijakan untuk memotong Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN dari pejabat hingga staf untuk membantu persoalan penanganan Covid-19 dalam membeli obat-obatan termasuk vitamin dan sembako bagi warga yang Isolasi Mandiri.

“Kita juga mendapat bantuan 100 ton beras dari Perum Bulog. Tapi 100 ton ini hanya cukup 20 ribu KK saja, sedangkan kita akan membagi ke 10 kecamatan. Di sinilah kita mengharapkan CSR dari perbankan untuk bantuannya, apakah berupa barang atau uang. Apalagi kita sudah ditetapkan PPKM level 4, diharuskan untuk memberikan bantuan,” katanya.

Wakil Wali Kota Samarinda Dr H Rusmadi menyampaikan terima kasih pula kepada perbankan yang selama ini juga memberikan kepeduliannya untuk penanganan Covid-19 di Kota Samarinda secara parsial maupun organisasi.

“Untuk kali ini, kita meminta bantuan agar lebih terarah, tidak tumpang tindih. Pemkot memiliki datanya termasuk mereka yang isoman. Khusus CSR kali ini yang terpadu untuk warga terdampak dan isoman, tentunya tidak menghilangkan dukungan bank secara mandiri atau parsial,” imbuh Wawali

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma menyampaikan bahwa kredit untuk membantu cash flow rumah sakit tersebut sifatnya temporer karena tertundanya pembayaran dari Kemenkes RI.

“Saya harapkan kawan-kawan Perbankan bisa langsung menghubungi kantor pusat, agar bisa segera mendapat jawaban. Kalau Bank Kaltimtara pusatnya ada di Samarinda, jadi tidak terlalu masalah. Yang penting seperti kata pak Wali, ini sifatnya kemanusiaan. Syaratnya memudahkan, bunganya flat dan ringan,” tandasnya.

Termasuk soal CSR, Made juga sangat mendukung pola yang disampaikan karena yang lebih tahu kebutuhannya adalah Pemkot, “Kita perbankan Samarinda nanti lewat satu pintu saja,” tegasnya.

Wali kota sendiri berharap tanggal 28 Juli ini sudah ada jawabannya. Karena itu ia meminta perbankan di tanggal 27 Juli melakukan pertemuan difasilitasi OJK dan bagi rumah sakit juga melakukan pertemuan difasilitasi Dinas Kesehatan.

“Mudahan minggu depan sudah bisa berproses. Namun untuk CSR-nya, kami harap lebih cepat dari proses kreditnya,” pungkas Andi Harun.

Dalam rapat tersebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin bersama tiga Asisten Setda, kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Dr Ismid Kusasih, kepala Bappeda Ananta Fathurazzi dan kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Dinvi Kurniadi.(DON/CHA/KMF-SMD)