SAMARINDA, KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk meningkatkan sistem pembayaran secara non tunai. Hal ini setelah peluncuran sistem Quick Response Indonesia Standart (QRIS) sebagai metode pembayaran digital yang tahun lalu sudah dilakukan oleh BI. Tujuannya agar pembayaran digital menjadi lebih mudah dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu. Selain, sistem pembayaran non tunai juga dianggap metode pembayaran yang dapat mencegah penularan Corona Disease Virus 2019 (Covid-19) saat melakukan transaksi.

Disela menerima audensi pimpinan BI di gedung Balai Kota, Selasa (20/12/2021) siang, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun mengatakan perkembangan teknologi informasi sangat diperlukan saat sekarang, apalagi ini juga bagian dari intruksi dari Presiden RI Joko Widodo.

“Sistem pembayar non tunai ini juga sudah kita terapkan di kota Samarinda, salah satunya di pasar merdeka. Kedepan tidak menutup kemungkinan seluruh pasar tradisional juga akan kita lakukan model sistem pembayaran seperti ini," kata Wali Kota. 

Orang nomor satu di kota Tepian ini menambahkan ekonomi digital sekarang dipandang bisa menjadi jembatan untuk meraih keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

"Sistem ini bisa mewujudkan UMKM Samarinda yang dapat terhubung ke platform digital dan akan lebih efektif jika bekerjasama dengan pelaku industri digital," tuturnya.

Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tutuk SH Cahyono menjelaskan jika masyarakat Kaltim saat ini sangat siap menerima perubahan di era digital.

"Hal ini terbukti dari perkembangan QRIS di Kalimantan Timur yang paling cepat di Kalimantan dimana berada di atas rata-rata perkembangan nasional," tegas Tutuk.

Secara kesiapan sambungnya, infrastruktur digital Kaltim juga masuk dalam kategori provinsi yang paling baik diantara banyak provinsi lainnya di Indonesia jika diukur melalui indeks ICT (Information, Communication and Technology).

"Hal ini menjadikan peluang bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan digitalisasi keuangan di Kalimantan Timur sekaligus mendukung Pemerintah dalam mengurangi risiko penularan Covid-19," pungkasnya mengakhiri. (BAR/CHA/KMF/SMD)