SAMARINDA. KOMINFONEWS - Di tiap satuan pendidikan, perlu diadakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang meliputi tiga pilar yang biasa disebut Trias UKS. Di antaranya pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UKS di tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah melakukan pemetaan terhadap sekolah yang belum memiliki UKS dan dianggap ideal sesuai level yang telah ditentukan. 

Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Dr H Rusmadi ketika memimpin rapat koordinasi (rakor) rencana program UKS tahun 2021 dan 2022 Kamis (2/9/2021) siang di Gedung Balai Kota mengatakan soal pentingnya Tim Pembina UKS untuk bergerak melalui pendekatan wilayah. Maksudnya, dengan melihat objek dan subjek warga sekitar sekolah yang bisa memberikan efek kepada sekolah itu sendiri.

“Biasanya jika lingkungan warga di sekitar sekolah bersih, pastinya akan berdampak juga pada sekolah tersebut,” kata Wawali.

Selain itu sambung dia, pentingnya juga untuk dilakukan pemetaan melalui verifikasi dan validasi data sekolah yang sudah memiliki UKS maupun yang belum memiliki.

“Harapan saya setidaknya kita bisa memasang target, di mana semua tingkatan sekolah mulai dari TK hingga SMA paling tidak minimal dalam satu kecamatan ada sekolah yang memiliki UKS sesuai level penilaian, mulai dari level Minimal, Standar, Optimal, hingga Paripurna,” pinta Wawali.

Tak itu saja, dalam rakor tersebut, mantan Kepala Bappeda Kaltim ini juga menginginkan sekolah yang sebelumnya pernah berprestasi dalam bidang UKS maupun Sekolah Adiwiyata baik di tingkat provinsi maupun nasional setidaknya sekolah ini bisa dijadikan percontohan dan berbagi pengalaman dengan sekolah yang baru akan mulai merencanakan program UKS.

Senada yang disampaikan Wawali, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin juga menambahkan untuk membangun UKS ini, sangat diperlukan kerja sama semua elemen dan harus keroyokan mulai dari melibatkan dunia industri, komite sekolah, hingga paguyuban yang dibentuk oleh sekolah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian bersama untuk bangkit memajukan sebuah sekolah menjadi tempat pendidikan yang sehat.

“Sehingga kalau sistem kerjanya keroyokan, mungkin tidak ada lagi ditemukan wastafel sekolah yang sampai ditumbuhi rumput,” guraunya.

Terhitung dari tahun 2021 hingga 2022, sedikitnya ada 29 Sekolah Dasar (SD) dan 20 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang nantinya akan didorong Dinas Pendidikan agar memiliki UKS sesuai standar level penilaian. Itu dimulai dari membangun insfrastrukturnya hingga pelatihan kepada guru pembina dan petugas kantin sekolah. (CHA/HER/KMF-SMD)