SAMARINDA. Rakor Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin Selasa (24/11) melalui Video Conferensi Zoom membahas beberapa hal antara lain adalah kesepakatan tujuan penataan ruang dengan tujuan mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa, serta industri berskala nasional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.
“Tujuan penataan ruang untuk menjadi dasar pembangunan Kota Samarinda kedepannya. Ketersediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) untuk publik 20 persen merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh ATR berkaitan dengan persetujuan substansi, sehingga Dinas terkait mengusulkan 10 persen RTH Kota Samarinda menggunakan lahan aset Pemkot Samarinda dan 10 persen menggunakan aset Provinsi Kaltim,” jelas Sugeng.
Kemudian lahan eks Bandara Temindung diusulkan menjadi RTH namun diusulkan oleh BWS menjadi Embung atau Bendali. Sedangkan yang diplot sebagai resapan air rata-rata tanah masyarakat, itu yang harus jadi perhatian supaya tidak jadi masalah.
Pengembangan Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Samarinda Seberang juga akan berdampak terhadap status kepemilikan lahan masyarakat.
“Perlu kordinasi lebih lanjut dengan kantor Pertanahan pada dampak dari penetapan cagar budaya. Karena tidak mungkin semuanya kawasan menjadi cagar budaya mungkin titik-titik tertentu saja seperti Masjid Tua, Rumah Tua, serta Makam Daeng Mangkona yang harus dipertahankan keaslian bangunan yang ada juga merawatnya,” tambahnya.
Pengembangan kawasan pariwisata alam juga menjadi pembahasan seperti yang lagi ngetrend saat ini seperti Puncak Dabo, Gunung Steling, Puncak Rumbia dan sebagainya yang dimaksud termasuk dalam wisata buatan.
Sedangkan MoU Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional kesepakatan bersama sifatnya masih umum harus ditindaklanjuti dengan kerja sama.
“Tentang TPA Regional kita tidak mampu untuk operasional kedepannya. Lebih baik kita cek dengan koordinatnya bila jauh dengan perbatasan Kabupaten lain masukkan saja ke RTRW TPA Kota Samarinda. Selain itu aset-aset Pemkot Samarinda supaya diplot dengan benar, kalau perlu perbanyak saja RTH,” pungkas Sugeng. (bay/don/kmf-smd)
