TOP NEWS

Top

Muluskan Pengesahan, Harus Ada Koordinasi Lanjutan

Muluskan Pengesahan, Harus Ada Koordinasi Lanjutan

SAMARINDA. Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Sidang II Tahun 2019 dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan Jum’at (16/8) malam di Ruang Utama DPRD Kota Samarinda.

Agenda yang dipimpin Ketua DPRD Kota Samarinda Alphad Syarif tersebut juga dihadiri, Wakil ketua DPRD, Anggota DPRD Kota Samarinda, Wakil Walikota Samarinda yang baru dua hari dilantik Muhammad Barkati, Sekda Sugeng Chairuddin, Asisten, Kepala OPD, mewakili Kapolres, Ketua KPU Kota Samarinda dan undangan terkait lainnya.

Sebelum disahkan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini Pemkot Samarinda akan terus berkoordinasi dengan DPRD Kota Samarinda.

“Karena kalau tidak melalui rapat tahapan selanjutnya kan percuma saja ada penandatanganan nota kesepahaman dengan DPRD. Pemkot dan DPRD kota Samarinda masih terus koordinasi. Nanti kan ada Sekda sebagai Ketua Banggar dan saya dengan masalah anggaran perubahan ini terus berkoordinasi lagi dengan Bapak Syaharie Jaang. Soalnya baru dua hari dilantik sebagai Wawali Samarinda,” jelas Barkati.

Sedangkan tugas sebagai Wawali terutama meneruskan program almarhum Nusyirwan Ismail seperti normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), Barkati siap mendukung dan meneruskan.

“Nanti kalau masalah SKM adalah salah satu proyek strategis nasional dan harus didukung oleh daerah yang jelas nanti saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Walikota bagaimana arahannya. Karena sejak dilantik saya siap membantu tugas-tugas Walikota Samarinda dalam menjalankan sisa masa jabatan ini. Saya ingin buktikan selalu siap menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.

Sementara itu Sugeng Chairuddin juga mengatakan tentang penambahan dana APBD ada silpa juga ada bantuan dana dari Provinsi Kaltim dan peruntukannya tersebar tetapi yang utama adalah pengendalian banjir sedangkan alokasi dana lainnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pengembangan bidang pendidikan untuk masyarakat, pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Samarinda, meningkatkan kehidupan beragama, mendukung prestasi pemuda dalam olahraga serta beberapa program unggulan ekonomi kerakyatan lainnya. (kmf5)

Penulis: Afdani --Editor: Doni